Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sudah menetapkan Perancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja jadi undang-undang tempo hari, Senin (5/10). Ketentuan saput jagat ini mengubah beberapa hal untuk kenaikan penyerapan tenaga kerja serta keringanan investasi
Menteri Koordinator Bagian Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan ketentuan ini memberi respon situasi ekonomi yang saat ini terpengaruh epidemi Covid-19. “Proses ulasannya telah terbuka. UU Cipta Karya telah menampung kebutuhan buruh,” tuturnya, diambil dari Di antara.
UU Cipta Kerja mengendalikan masalah pembangunan Instansi Pengelola Investasi (LPI) atau sovereign wealth fund (SWF).
Pemerintah, dia menjelaskan, melakukan penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tahun kedepan.
Penguatan itu dengan akselerasi program refomasi untuk jaga produktivitas, menguatkan daya saing, serta pembenahan iklim investasi. “Kita akan membuat dasar ekonomi Indonesia supaya bertambah produktif, bersaing serta inovatif,” tuturnya. “Landasannya ialah omnibus law, reformasi bujet, serta membuat Instansi Pengelola Investasi.”
Instansi Pengelola Investasi satu diantara dari 3 instansi baru yang akan dibuat pemerintah sesuai dengan omnibus law itu. Dua yang lain ialah Tubuh Pemercepatan Pembangunan Perumahan serta Bank Tanah. Kehadirannya seperti dengan sovereign wealth fund Singapura, yakni Temasek.
Nilai portofolio bersih Temasek sampai akhir Maret 2019 naik 313 miliar dolar Singapura atau sama dengan Rp 3.214 triliun. Nilai itu seputar 1,5 kali penghasilan negara Indonesia dalam RAPBN 2020.
Temasek menebar investasinya di teritori Asia, dengan keseluruhan 40% dari keseluruhan investasi keseluruhnya. Investasi di Singapura sebesar 26%, sedang 34% yang lain di penjuru dunia lain.
Perusahaan investasi punya pemerintah Singapura itu berdiri semenjak 1974. Beberapa asset Temasek sebagai simbol negaranya ialah Singapore Airline, Singapore Zoo, DBS, Singtel serta PSA.
